SUMENEP - Ketua Asosiasi BPD Sumenep menghadiri undangan Kader Pembangunan Manusia (KPM) kecamatan Lenteng. Kegiatan bulan ini ditempatkan di dusun Angsanah Lenteng Barat, rumah KPM Lenteng Barat.
Kegiatan ini berlangsung setiap bulan dari desa yang satu ke desa lainnya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pendamping Desa yang telah berlangsung sejak tahun sebelumnya.
Peran strategis KPM belum banyak diketahui oleh masyarakat. Pejuang desa untuk keberlangsungan hidup manusia. Demikianlah predikat yang layak disematkan pada KPM.
KPM inilah yang bergerilya untuk penuntasan dan penanganan tumbuh kembang anak yang tak normal (stunting), lansia, ibu hamil dll. Seabrek tugas yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia diemban di pundaknya. Ironisnya, belum mendapat perhatian serius dari stakeholder di semua jenjang. Mulai Desa hingga pusat.
Dalam sambutannya, Muzanni, selaku koordinator pendamping desa Kecamatan Lenteng melaporkan kepada Ketua PABPDSI Sumenep bahwa forum ini insya Allah satu-satunya di Sumenep. Beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan sore ini adalah kegiatan kedua di tahun 2022.
Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia ( PABPDSI), M. Sukran Hamidy, mengapresiasi kegiatan yang digelar KPM Lenteng ini. Harapan beliau kekompakan KPM Lenteng bisa diimbaskan pada kecamatan lain.
Beliau juga berterimakasih kepada Bapak Muzanni dan Bapak Andi yang benar-benar mendampingi KPM. Sebelumnya, dikabarkan bahwa 2 orang pendamping tersebut juga menjadi anggota kehormatan dalam kegiatan bulanan tersebut. Dengan adanya pendampingan tersebut KPM dapat menjalankan tugas menjaga keberlangsungan hidup manusia.
Sukran, panggilan akrab beliau, berjanji akan mengawal APBDES ke depan agar pemerintah desa juga memperhatikan aspek pemberdayaan manusia. Tidak melulu pembangunan infrastruktur fisik.
"BPD akan memastikan ke depan, agar postur anggaran untuk aspek pemberdayaan untuk mendapat perhatian khusus. Saya akan menyampaikan ke kades, untuk melirik dan memperhatikan KPM ke depan", katanya dalam sambutan.
Menurut beliau insentif Rp 200.000 perbulan yang dicantumkan di Perbup terlalu minim untuk ukuran keberlangsungan hidup manusia. Seharusnya ada perhatian lain dari pemdes. Pemdes harus mencari solusi lain untuk tingkatkan kesejahteraan mereka.
Salah satu KPM menyeletuk, meminta agar ketua PABPDSI menyampaikan ihwal peran strategis ke BPD kabupaten Sumenep. Meminta agar BPD melakukan pengawalan dalam APBDes agar memerhatikan KPM.
Dalam forum tersebut ada harapan bersama agar ke depan ada penguatan regulasi terkait KPM. KPM tidak hanya di SK oleh kepala desa yang terkadang rentan terimbas konflik 6 tahunan pilkades. (msr)
