Sumenep, Serikatnasional.id — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti tajam ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan yang dinilai masih jauh dari kata adil. Dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Sumenep atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, NasDem menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikan kesenjangan tersebut.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, M.Phil, menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak persoalan mendasar di kepulauan yang belum tersentuh kebijakan prioritas, terutama terkait infrastruktur dasar seperti pelabuhan, listrik, dan layanan darurat.
“Sampai hari ini, masih ada kecamatan di kepulauan seperti Kangayan yang belum memiliki fasilitas pelabuhan, dan pulau Masalembu yang belum teraliri listrik dari pemerintah,” tegas Juhairi dalam sidang paripurna, Rabu (8/10/2025).
Fraksi NasDem menilai bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus digembar-gemborkan pemerintah kabupaten, seharusnya muncul langkah konkret untuk menekan ketimpangan antarwilayah. Namun yang terjadi justru sebaliknya — anggaran banyak tersedot pada kegiatan seremonial dan event yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Daripada mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya, lebih baik dana tersebut digunakan untuk kebutuhan nyata masyarakat. Salah satunya menyediakan ambulans laut yang sangat dibutuhkan warga kepulauan,” ujarnya.
Menurutnya, ketiadaan ambulans laut menyebabkan penderitaan tersendiri bagi warga kepulauan. Dalam situasi darurat seperti pemulangan jenazah atau pasien gawat, masyarakat harus menyewa perahu dengan biaya mencapai belasan juta rupiah — angka yang tidak terjangkau bagi sebagian besar keluarga nelayan.
“Warga harus merogoh kocek belasan juta hanya untuk mengantarkan jenazah ke pulau. Ini bukan lagi soal infrastruktur, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti belum maksimalnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Menurut Juhairi, problem utama bukan hanya soal minimnya dana, melainkan lemahnya sistem pengawasan internal yang membuat banyak program tidak tepat sasaran.
“Banyak anggaran besar, tapi hasilnya tidak signifikan, terutama di kepulauan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar kebijakan tahun depan benar-benar menyentuh rakyat bawah,” pungkasnya.
Dalam penutupnya, Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan yang selama ini merasa dianaktirikan. Bagi NasDem, keadilan anggaran bukan hanya soal angka, melainkan soal keberpihakan dan rasa keadilan yang nyata bagi mereka yang tinggal di wilayah terluar Kabupaten Sumenep. (Ras/red)
