Jakarta, Serikatnasional.id – Sektor pertanian Indonesia memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, harga pupuk nasional resmi turun 20 persen tanpa tambahan anggaran negara. Langkah bersejarah ini menandai dimulainya “Revolusi Pupuk Nasional” — sebuah gerakan besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, untuk merevolusi industri pupuk dari hulu ke hilir agar lebih efisien, bersih, dan bebas mafia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penurunan harga pupuk tersebut merupakan hasil nyata dari kebijakan berani Presiden Prabowo yang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk nasional.
“Hari ini kita umumkan kabar besar untuk seluruh petani Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden, kami melakukan revitalisasi sektor pupuk dari hulu ke hilir. Dulu distribusi pupuk harus melalui 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota, dengan total 145 regulasi. Kini, cukup dari Kementerian Pertanian langsung ke pabrik, dan pabrik langsung ke petani,” kata Menteri Amran dalam konferensi pers 1 Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian Pemerintahan Prabowo–Gibran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Amran menambahkan, langkah besar ini berhasil memangkas rantai birokrasi panjang yang selama bertahun-tahun memperlambat penyaluran pupuk ke petani. Dengan sistem baru, pupuk kini bisa dikirim lebih cepat dan tepat sasaran.
“Dulu pupuk langka di mana-mana. Sekarang ketersediaannya meningkat dua kali lipat, mencapai 9,55 juta ton,” tambah Mentan.
Sebagai upaya memutus rantai mafia pupuk, Kementerian Pertanian juga memperketat pengawasan dan menindak tegas pelanggaran di lapangan. Amran mengungkapkan, pihaknya menemukan 27 perusahaan terlibat praktik pupuk palsu — lima di antaranya memproduksi 100 persen pupuk palsu, sementara sisanya hanya memiliki kandungan 70 persen dari standar. Seluruh kasus telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Minggu lalu, kami juga menemukan ada distributor yang menaikkan harga. Kami sudah cabut 2.039 izin kios dan pengecer yang menaikkan harga pupuk di atas ketentuan. Siapa pun yang mencoba memainkan harga, izinnya akan langsung dicabut dan diproses hukum,” tegas Amran.
Langkah berikutnya yang ditempuh pemerintah adalah penurunan harga pupuk nasional sebesar 20 persen, bagian dari kebijakan besar Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya produksi petani tanpa menambah beban APBN.
Penurunan harga tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor pertanian Indonesia. Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram (dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak), sementara NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram (dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak).
“Kebijakan ini tidak menambah anggaran APBN, tapi hasil dari efisiensi besar-besaran di seluruh rantai produksi pupuk,” lanjut Mentan Amran.
Reformasi ini dicapai melalui perubahan besar dalam sistem subsidi dan efisiensi industri pupuk nasional. Jika sebelumnya subsidi diberikan di hilir, kini mekanismenya dialihkan ke bahan baku, sehingga distribusi lebih efisien dan mampu menghemat anggaran hingga Rp10 triliun.
Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, PT Pupuk Indonesia juga melakukan modernisasi pabrik pupuk nasional.
“Pupuk Indonesia akan bangun pabrik baru. Pabrik pupuk baru menggunakan gas 22 hingga 23 persen lebih hemat dibanding pabrik lama yang 43 persen. Dampaknya langsung dirasakan oleh petani — harga pupuk turun 20 persen dan APBN tetap efisien. Itulah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada petani dan rakyat kecil,” tutup Mentan Amran.
