Sumenep, Serikatnasional.id – Proyek peningkatan jalan rabat beton di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan publik.
Pekerjaan yang menelan anggaran sekitar Rp150 juta dari APBD 2025 itu diduga tidak dikerjakan sesuai standar teknis dan mutu konstruksi sebagaimana mestinya.
Proyek tersebut diketahui merupakan bagian dari program pokok pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Pelaksana kegiatan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) “Budi Pekerti” di bawah pengawasan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep.
Namun, hanya beberapa bulan setelah rampung, kondisi jalan sudah mengalami kerusakan cukup parah. Di lapangan, permukaan rabat beton tampak mengelupas, rapuh, dan tidak lagi padat. Informasi yang diterima menyebutkan, pekerjaan proyek itu juga tersebar di empat titik lokasi berbeda.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Sumenep, Eko Kurnia Mediantoro, membenarkan bahwa proyek tersebut bersumber dari Pokir salah satu anggota DPRD. Namun, ia enggan membeberkan identitas lengkap legislator maupun partainya.
Sementara itu, beredar informasi bahwa inisial MW disebut-sebut sebagai pengusul program dari salah satu partai besar di Dapil 1 Sumenep.
Menanggapi hal itu, aktivis YLBH Madura, Dayat Mahjong seperti dilansir news9, menilai lemahnya pengawasan teknis dan kurangnya ketegasan dari pihak terkait menjadi faktor utama munculnya proyek bermasalah.
“Program berbasis Pokir seharusnya membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Tapi kalau pelaksanaannya tidak memperhatikan kualitas, yang dirugikan tetap rakyat,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).
Dayat juga menegaskan bahwa perbaikan tambal sulam tidak cukup untuk mengatasi kerusakan yang sudah terjadi.
“Kerusakannya sudah parah. Harus dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai standar teknis. Kalau tidak, uang rakyat terbuang percuma,” tegasnya.
Ia menambahkan, kasus ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah agar lebih memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek berbasis Pokir di lapangan.
“Ini bukan sekadar proyek kecil, tapi cerminan integritas. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan publik,” pungkasnya.
