JAKARTA (SERIKAT) - Dikenal sebagai negara agraris, Indonesia faktanya masih mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Isu impor beras kerap kali menjadi topik hangat dan ramai dibicarakan.
Diawal tahun 2023, pemerintah telah mengimpor sebanyak 500.000 ton beras. Hal ini dilakukan Perum Bulog dengan dalih untuk memenuhi cadangan beras pemerintah hingga Januari-Februari 2023.
Impor beras yang dilakukan pemerintah guna menstabilkan harga pasar, mengimbangi produksi beras lokal, dan memenuhi kebutuhan nasional juga membawa beberapa permasalahan. Salah satunya adalah terancamnya kesejahteraan petani lokal.
Petani lokal harus bersaing harga dengan beras impor, yang mana para petani lokal ini harus rela menjual hasil panennya dengan harga yang lebih rendah.
Jika kegiatan impor beras ini terus dilakukan dapat mengancam keberlangsungan hidup petani lokal. Beras lokal tidak mampu lagi bersaing dengan beras impor yang membuat petani lokal harus mengurangi produksi beras.
Presiden Joko Widodo sempat berjanji takkan lagi melakukan impor bahan pangan pada awal kepemimpinannya, namun faktanya Indonesia masih membeli beras dari luar negeri.
M. Nadhim Ardiansyah selaku Presidium Nasional 1 Ikatan BEM Pertanian Indonesia saat ditemui pada aksi tolak impor beras menyatakan bahwa ditemukan adanya perbedaan argumen antara Permentan dan Bulog.
“Permentan tidak mau adanya impor beras, namun pihak Bulog mengatakan cadangan beras pemerintah mengalami defisit,” ucap Nadhim.
Selain menolak adanya impor beras, Nadhim juga menuturkan adanya indikasi permainan mafia-mafia beras.
Bahkan dari persoalan ini IBEMPI, menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan konflik impor beras yang selalu terjadi setiap tahunnya. Masalah ini sangat mencekik petani lokal.
Korlap aksi adestra menyampaikan bahwa pihaknya dari ikatan BEM pertanian Indonesia menyatakan sikap kertepihakan kita sebagai akademisi pertanian yang dimana hari ini kita turun kejalan untuk menuntut sebuah bentuk catatan kritis .
"Kami sebagai kaum akademisi untuk menolak kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah," ucapnya, Jum'at 10 Maret 2023.
Hal senada diperjelas oleh M. Nadhim Ardiansyah bahwa tujuan aksi disini untuk memberikan pengetahuan kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sebuah hal yang mengkhianati petani lokal.
Lanjut Nadhim, Panen raya yang dilakukan secara masih di beberapa daerah pada bulan ini malah dijadikan titik alih fokus yang dimana jelas jelas pemerintah mengimpor beras sebesar 500.000 ton melalui perum Bulog pada Desember 2022 sampai Maret 2023.
"Jika keuntungan 1 ton 500 rupiah saja itu sudah meraup keuntungan 250jt bagaimana dengan keuntungan yang lebih?," tandasnya.
Dalam Aksi ini IBEMPI membawa beberapa tuntutan, atas tuntutan Ikatan BEM Pertanian Indonesia ini, apabila tidak ditindak lanjut dalam waktu 3 x 24 jam kami akan turun kembali dengan massa aksi yang lebih banyak dari seluruh mahasiswa pertanian se Indonesia dengan melakukan aksi besar-besaran. Ini 5 tuntutan saat Aksi
1. Meminta Presiden mengevaluasi terkait impor beras dari tahun ke tahun yang tidak pernah selesai
2. Menuntut dan mendesak Presiden untuk mencopot perum Bulog dan menteri perdagangan yang di nilai menindas petani
3. Menuntut kepada Presiden untuk mengusut tuntas para pemain mafia impor beras yang merugikan petani
4. Mengutuk tindakan yang merugikan dan membuat penurunan harga padi petani lokal
5. Menuntut untuk mencopot Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Perum Bulog. (*)
