Sumenep, Serikatnasional.id – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sumenep terus memperluas edukasi literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM, agar lebih mudah mengakses pembiayaan usaha secara formal dan berkelanjutan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, S.H., M.H., menjelaskan, TP AKD dibentuk untuk mendorong penyaluran dana ke sektor produktif dan memastikan masyarakat memahami mekanisme pembiayaan yang legal dan aman.
“Kadang pelaku usaha kecil tidak tahu bagaimana cara mendapatkan modal usaha. Melalui TPAKD, kami berikan edukasi dan pendampingan agar literasi keuangan masyarakat meningkat,” ujar Dadang, Jumat (30/10/2025).
Menurutnya, TPAKD telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPRS Bhakti Sumekar, dan UP2PD untuk menyosialisasikan literasi keuangan hingga tingkat desa.
Salah satu program yang sempat banyak membantu masyarakat adalah pembiayaan berbunga rendah dari BPRS Bhakti Sumekar, dengan skema bunga 0%, 3%, dan 6% sesuai nilai pinjaman.
Namun, Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, mengungkapkan bahwa program tersebut saat ini sudah dihentikan karena tidak ada subsidi. Ditambah lagi dengan adanya Covid19 saat itu.
“Program pembiayaan ringan dulu kami jalankan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil. Ada pinjaman 0 persen untuk maksimal Rp5 juta, 3 persen untuk Rp25 juta–Rp50 juta, dan 6 persen untuk di atasnya. Tapi sekarang sudah kami hentikan karena tidak ada subsidi yang menopang,” jelas Fajar. (Rasyidi)
.jpg)
