Sumenep, Serikatnasional.id | Di tengah semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah, anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep tahun 2025 yang nilainya cukup besar salah satunya mengalir ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), bahkan mencapai miliaran rupiah. Namun, ada bagian anggaran—sekitar ratusan juta rupiah—yang belum sejalan dengan perhitungan kebutuhan riil program.
Berdasarkan dokumen yang ada, alokasi DBHCHT ditujukan untuk 5.000 penerima bantuan, masing-masing senilai Rp900 ribu. Jika dihitung, total kebutuhan mestinya hanya sekitar Rp4,5 miliar. Namun faktanya, anggaran yang tercatat jauh lebih besar, hingga meninggalkan selisih ratusan juta rupiah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, mengapa bisa terjadi pembengkakan anggaran pada skema yang secara matematis mudah dihitung? Apalagi, di saat pemerintah daerah menyerukan efisiensi dan transparansi, justru muncul praktik penganggaran yang dianggap janggal.
Ditemui media ini, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos P3A Sumenep, Erwin Hendra, menjelaskan secara realisasi, sampai saat ini tahap pertama sudah tersalurkan kepada 4.686 penerima. Jadi masih kurang 314 orang untuk mencapai 5000 penerima manfaat.
Pada penyaluran tahap pertama belum seluruhnya tuntas, ada sekitar 43 data penerima yang belum bisa mencairkan DBHCHT dengan alasan meninggal dan ada yang keluar kota, sehingga jumlah keseluruhan yang terealisasi 4.643 penerima.
"Sehingga yang kurang 314 itu kami sudah mengirimkan surat namun belum ada balasan, usulan berapa dari dua OPD itu," terangnya.
Kejadian kelebihan anggaran ratusan juta ini menjadi kontradiktif, ditengah pemerintah pusat bicara Efisiensi tetapi pagu anggaran DBHCHT Dinsos P3A di kabupaten Sumenep lebih besar dari target sasaran.
Dikonfirmasi terpisah, melalui pesan WhatsAppnya Kabid Linjamsos Dinsos P3A Sumenep belum merespon. (Rasyidi)
