KALTIMTARA - Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk ke sekian kalinya, kunjungan ini untuk menguatkan kembali komitmen Presiden Jokowi dalam menegaskan kesungguhannya dalam membangun Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
Pengurus Wilayah KAMMI Kaltimtara Ahmad Imam Syamsuddin menyebutkan dalam Press Releasenya bahwa dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Balikpapan kali ini juga disertai dengan kunjungan ke Pasar Klandasan Balikpapan dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Sembako untuk masyarakat yang terkena dampak langsung akibat kenaikan harga BBM Bersubsidi.
"kita semua masih mengingat bahwa pada saat sebelum menjadi Presiden RI, Bapak Jokowi pernah mengatakan bahwa BLT tidak efektif dalam menguatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.
lanjut imam Syamsuddin, nyatanya Presiden Jokowi kembali menggunakan BLT sebagai senjata untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM tersebut.
"Ini adalah tanda bahwa pemerintah saat ini kehilangan arah dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri," cetusnya.
Dengan pemberian BLT pun lanjutnya, kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah masih belum terpenuhi secara penuh, apalagi pada saat krisis perekonomian global yang berdampak pada perekonomian saat ini, harga-harga bahan kebutuhan pokok juga semakin melambung tinggi dan pendapatan masyarakat yang stagnan menyebabkan kesulitan ekonomi di kalangan masyarakat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, bukan untuk membangun banyak proyek mercusuar yang bukan menjadi urgensi dari perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, KAMMI Kaltimtara menyatakan kecewa dan prihatin dengan kunjungan Jokowi ke Balikpapan dengan pembagian BLT BBM yang kurang efektif dalam membangun ketahanan ekonomi nasional khususnya di kalangan masyarakat umum yang saat ini masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Oleh karena itu, pihaknya juga menuntut kepada pemerintah pusat untuk serius dalam melihat persoalan ini.
1. Menuntut pemerintah pusat dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat di saat masa kesulitan ekonomi.
2. Mengevaluasi kebijakan pemerintah yang sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan khususnya di bidang ekonomi.
3. Menghentikan proyek-proyek mercusuar yang tidak berlandaskan pada kepentingan masyarakat.
"Demikian Press Release ini kami sampaikan sebagai bentuk keresahan kami agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait dalam mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia," tegasnya. (Tharuna)
