Jakarta, Serikatnasional.id | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengungkap alasan pemerintahannya menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan akan memangkas jumlah komisaris BUMN.
Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan menemukan fakta yang tidak masuk akal di lapangan, temuan tersebut soal tantiem atau bonus pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN.
Hal ini disampaikan presiden dalam Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan. Jumat 15 Agustus 2025.
“Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem!” tagasnya
Prabowo mengklaim, pihaknya mengetahui di masa lalu ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tetapi bisa mendapatkan tantiem Rp 40 miliar.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi! dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian!” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Isyarat tegas dari Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi dan transparansi pengelolaan daerah langsung direspons cepat oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.
Fauzi mengumumkan langkah strategis untuk melakukan bersih-bersih besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya gerakan ini akan dimulai dengan rapat khusus antara jajaran Pemerintah Kabupaten dan seluruh pimpinan BUMD, yang dijadwalkan berlangsung Selasa depan.
Agenda tersebut dipastikan akan menjadi forum penting untuk menyamakan visi, memperkuat komitmen, sekaligus menutup rapat semua celah kebocoran anggaran.
“Pemerintah daerah dimanapun harus mendukung efisiensi karena itu amanat undang-undang. Dan yang kedua, seluruh pemerintah daerah harus bersih-bersih,” tegas Fauzi, Jumat (15/8/2025).
Bupati Fauzi mengingatkan, gerakan bersih-bersih tidak boleh berhenti di tataran slogan, langkah nyata adalah satu-satunya cara untuk memastikan tata kelola keuangan BUMD berjalan efektif, transparan, dan bebas praktik-praktik yang merugikan daerah.
“Kami akan duduk bersama, baik internal Pemkab maupun pimpinan BUMD, untuk menegaskan keseriusan mengurangi kebocoran yang selama ini, menurut Presiden, masih terjadi,” ujarnya.
Karena Senin bertepatan dengan hari libur nasional, rapat tersebut digeser ke Selasa. Pihaknya juga menegaskan akan melakukan rapat khusus.
“Langsung kita rapatkan khusus. Insya Allah, karena hari ini terakhir, mungkin hari Selasa karena Senin libur,” tandasnya.
Fauzi berharap, rapat ini menjadi titik balik yang memicu perubahan besar di Sumenep. Tidak hanya di lingkup BUMD, tetapi juga di seluruh lini pemerintahan daerah.
Penulis: Rasyidi
