,

Iklan

Iklan

Susun RKPD 2024, Bupati Sumenep: Kami Tidak Ingin Menutup Aspirasi dan Keinginan Masyarakat

SerikatNasional
7 Feb 2023, 19:38 WIB Last Updated 2023-02-10T14:05:56Z

 


SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat demokratis dan transparan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, buktinya penyusunan rancangan awal RKPD 2024 mengadakan forum konsultasi publik.

Bupati Sumenep  menyampaikan bahwa, pihaknya melakukan konsultasi publik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang terjadi di daerah. 

“Kami tidak ingin menutup aspirasi dan keinginan masyarakat untuk bergotong royong terus berjuang menuju transformasi pembangunan di segala sektor, sehingga forum menciptakan komunikasi yang harmonis,” kata Bupati saat Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumenep 2024 secara virtual, di Kantor Bupati, Selasa (07/02/2023).

Diharapkan, melalui forum ini semakin menguatkan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dan elemen masyarakat, untuk senantiasa aktif dan konsisten mendukung tahapan pembangunan, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan.  

“Kegiatan ini sebagai forum yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), seperti pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” katanya.

Bupati mengungkapkan, pihak yang terlibat langsung dalam setiap tahapan itu, hendaknya senantiasa bersinergi dan saling menguatkan, sehingga harus membuang ego sentrisme Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pimpinan OPD jangan sampai menghambat tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024, jangan bekerja kaku berlindung di balik otoritas masing-masing, namun harus membangun super tim yang kuat dan solid,” ungkapnya.

Akibat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 sangat terbatas, tidak semua harapan dan ekspektasi masyarakat bisa diakomodir, karena itulah program dan kegiatan yang dilaksanakan harus betul-betul mengacu kepada program prioritas daerah.

“Itu dilakukan agar anggaran yang dialokasikan dampaknya mampu menjawab permasalahan dan tantangan secara tepat,” pungkasnya. (Ras)

RECENT POSTS