Oleh : Muhammad Ali, S.IP (Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kab. Sumbawa)
Di Indonesia ini, banyak caleg potensial maju dalam kancah politik pemilu yang ikhlas, tulus, jujur, cerdas dan amanah. Tetapi kondisi ekonomi, kesejahteraan, angkatan kerja masih dalam narasi reformasi, fakta itu di hadapi oleh caleg di lapangan, sehingga caleg yang masuk tipologi kepemimpinan yang baik tapi tanpa di mobilisasi modal "money", sulit berkompetisi hanya dengan modal ide, gagasan untuk mempengaruhi pemilih.
Kita tahu Indonesia negara berkembang, isu pemerataan kesejahteraan pemilih masih mempengaruhi dinamika pemilu, sepertinya belum banyak terjawab oleh hasil pemilu 2019, sehingga pemilu 2024 kemungkinan preferensinya masih dengan dinamika money politik yang sama, tentu ini masalah kita bukan hanya dihadapkan kepada penyelenggara.
Sedikit mengulas selama saya di penyelenggara dalam kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih sejak 2019 hingga saat ini, sudah ribuan pemilih tatap muka langsung, isu utama yang menyebabkan money politik terjadi menurut pemilih adalah isu kesejahteraan pemilih, kebutuhan dasar, tingkat pendapatan dan pekerjaan pemilih, menurut mereka ini masih banyak belum di jawab oleh demokrasi dan hasil pemilu, sehingga pemilih preferensi perilaku politiknya terdorong untuk mencari dan menerima tawaran uang/barang atas kedaulatannya.
Selain isu utama persoalan kesejahteraan, menurut pemilih adalah isu tidak amanah perwakilan mereka dalam birokrasi atas hasil pemilu sebelumnya, sehingga pemilu selanjutnya pemilih semakin cerdas ambil jalan pintas bagaimana mendapat uang/barang/perjanjian politik, tentunya perilaku ini bukan semakin cerdas untuk rasional memilih calon atas prinsip, visi calon dan rekam jejak.
Perubahan perilaku pemilih ini, merupakan kemunduran moral dan perilaku dalam berdemokrasi, fakta ini memang tantangan bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih agar massif, luas, imparsial dan berkelanjutan. Tetapi perilaku politik pemilih ini merupakan beban besar juga bagi partai dan calon legislatif dalam mempersiapkan biaya politik di luar normal biaya kampanye/bahan kampanye untuk mengajak pemilih.
Banyak calon legislatif di bangsa ini yang memiliki intelektual dan kepemimpinan politik yang baik, ada yang menang dan banyak juga yang kalah, karena fakta dinamika pemilu dihadapkan dengan preferensi perilaku money politic pemilih, sehingga peluang menang caleg semakin tinggi ketika berbanding lurus dengan biaya politiknya, awalnya biaya politik hanya untuk kampanye dan pembuatan bahan kampanye, bertambah untuk biaya bilik suara pemilih.
Perilaku pemilih kita ini, menunjukkan fakta bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dalam pemilu, apalagi kita tahu bersama perilaku pemilih sangat sulit di prediksi sikap politiknya. Tentu fakta ini bukan faktor yang menyebabkan kita lelah dan mundur dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih, agar pemilu di Indonesia berjalan Langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Agar proses dan hasil pemilu satu nafas dengan asas pemilu, perlu ada komitmen moral dan kelembagaan kita bersama setiap kelompok berkepentingan dalam pemilu, selain komitmen penyelenggara pemilu harus massif, luas, imparsial dan berkelanjutan melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif, seperti yang telah dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan Kabupaten/kota ada penandatangan nota kesepahaman dengan lembaga negara, pemerintah daerah, peserta pemilu, pemantau pemilu, ormas, organisasi kepemudaan dan LSM.
Dalam hal moral dan perilaku, tentu kita harus wujudkan upaya bersama, bagi peserta pemilu dan kelompok berkepentingan berani tidak pada money politic dalam bentuk apapun, pemilih berani memilih karena prinsip dan visi peserta pemilu bukan karena hal lain. Misalnya setiap waktu kampanye peserta pemilu mengajak semua pihak tidak melakukan politik uang dan menjamin calon yang terpilih amanah, jujur dan adil. Tentu berpengaruh bagi pemilih karena salah satu alat yang efektif mempengaruhi perilaku adalah pola komunikasi figur itu sendiri.
PROPORSIONAL TERBUKA
Kalau kita mengulas sistem pemilu proporsional terbuka, sistem sudah baik jika kita lihat dari dinamika dan dampak yang di hasilkan, karena untuk mencegah adanya oligarki politik partai sebagaimana proporsional tertutup yang menang ditentukan oleh partai.
Sedangkan proporsional terbuka dominan ditentukan oleh rakyat, calon legislatif dapat menentukan masa depannya sendiri, tidak ada figur dominan dalam komposisi dan kompetisi caleg setiap partai, setiap caleg memiliki peluang menang, suara pemilih one person-one vote-one velue dan yang terpilih bertanggung jawab pada pemilih. Tentu proporsional terbuka lebih demokratis bagi pemilih.
