Jakarta, Serikatnasional.id | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap lima kementerian strategis, serta melantik satu menteri baru di kementerian hasil pembentukan baru, Senin (8/9).
Salah satu nama besar yang terdampak reshuffle kali ini adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang telah menjabat sejak era Presiden Joko Widodo. Sri Mulyani tercatat sebagai salah satu menteri senior yang menjadi simbol kesinambungan kebijakan fiskal lintas pemerintahan. Namun, pada reshuffle ini, Presiden Prabowo memutuskan untuk menggantinya.
Selain Sri Mulyani, empat menteri lain yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding; Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi; serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo dalam keterangan resminya di Kantor Presiden, Jakarta, menyebut reshuffle ini merupakan bagian dari penyegaran dan penyesuaian strategi pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Presiden menilai perlu ada langkah baru di sektor keuangan, politik, hingga perlindungan pekerja migran. Karena itu dilakukan evaluasi, penyegaran, sekaligus penguatan arah kebijakan pemerintah,” ujar Prasetyo.
Selain reshuffle, pemerintah juga mengumumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang secara resmi telah disepakati bersama DPR RI sebagai tindak lanjut RUU Haji. Presiden Prabowo bahkan telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan kementerian baru tersebut.
Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, digadang-gadang akan menempati kursi Menteri Haji dan Umrah.
Suasana di kompleks Istana Kepresidenan siang tadi tampak ramai dengan kehadiran sejumlah tokoh, di antaranya anggota DPR RI Mukhtarudin, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala Badan Penyelenggara Haji Gus Irfan.
Reshuffle kabinet ini disebut sebagai langkah awal Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi pemerintahan, sekaligus menandai mulai berkurangnya peran sejumlah menteri warisan kabinet Presiden Joko Widodo, termasuk Sri Mulyani.
(D. Wahyudi)
