LABUAN BAJO - Sejahtera adalah mimpi setiap warga negara yang harus digapai. Cara untuk menggapainya pun variatif, ada yang pilih jadi wiraswasta, petani, Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya.
Pilihan hidup untuk sejahtera tak terlepas dari cara pandang setiap warga negara tentang makna dan perjuangan hidup.seperti halnya pilihan hidup menjadi petani.
Petani memilih untuk menghabiskan seluruh waktu untuk bertani; menggarap sawah, dan jenis bertani lainnya. Semua itu mereka lakukan untuk mensejahterakan hidup mereka.
Selain dengan usaha mandiri, warga negara Indonesia punya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari negara. Sejahtera secara ekonomi, sejahtera secara politik, pendidikan, pertanian, dan paling penting sejahtera dan bebas untuk hidup.
Diskursus soal sejahtera, ada fakta ironis yang dialami oleh para petani di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Para petani yang bermukim di Kampung Nalis, Kecamatan Komodo mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah.
Para petani yang bersandar pada hasil sawah untuk kesejahteraan hidup istri dan anak harus menerima kenyataan pahit. Pasalnya, ratusan meter sawah yang mereka garap setiap tahunnya digusur oleh pemerintah dengan dalil pembangunan jalan raya Labuan Bajo - Golo Mori.
Akibat dari kebijakan pemerintah tersebut, para petani harus kehilangan ratusan meter area garapan untuk masa yang akan datang. Hal tersebut dialami oleh Primus Padua, Warga Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat.
Primus mengaku, dirinya kehilangan ratusan meter area garapan persawahan akibat penggusuran ruas jalan Labuan Bajo - Golo Mori. Penggusuran tersebut merupakan bagian dari proyek KSPN Pemerintah pusat melalui, kementrian PUPR.
“Kami mengalami kerugian sekitar ratusan meter area persawahan di Roangkeka dan juga di kampong Nalis,” terang Primus Padua,petani sawah asal Desa Macang Tanggar, Kamis (31/3/2022).
Sementara itu, kerugian yang dialami oleh petani tersebut tidak mendapat ganti rugi dari pemerintah. Petani yang berjuang mendapatkan kesejahteraan kini mendulang prahara atas kebijakan pemerintah.
Secara regulasi, pengadaan lahan untuk kepentingan umum mewajibkan pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak.
Hal ganti rugi, fraksi Amanat Indonesia Raya pernah sampaikan ini kepada Bupati Edi Endi pada rapat Paripurna Pandangan Fraksi atas Dua Ranperda di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
Pada rapat tersebut, Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) menyorot soal ganti rugi pembukaan ruas jalan baru Golo Mori, Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo. Hal itu langsung disampaikan oleh ketua Fraksi AIR, Antonius Aron di hadapan pemerintah daerah.
Masyarakat Golo Mori kata Aron, mempersoalkan biaya ganti rugi atas tanah mereka yang terdampak langsung oleh adanya perluasan jalan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
“Dalam konteks pembangunan jalan menuju Golo Mori, sebagian masyarakat mempertanyakan isi tidak adanya ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak langsung,” ucap Anton dalam rapat paripurna tersebut.
Sementara itu lanjut Anton, PP Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mutlak memberikan ganti rugi.
Dalam pasal 68 ayat 1 berbunyi, penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah yang meliputi tanah, ruang tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai.
Keluhan warga dan suara DPRD ternayata tak cukup untuk menghantarkan Bupati Mabar untuk bertanggungjawab atas polemik tersebut. Bupati Mabar terkesan lempar bola atas keluhan warga.
Dikutip dari klik.Labuan Bajo, Edi Endi berdalih bahwa pekerjaan tersebut merupakan giat pemerintah pusat.
“Yang mempunyai kegiatan ini adalah pemerintah pusat," ujar Edi Endi. (Acik Wesa)
